Testimoni Tokoh Deklarator Gerakan Selamatkan NKRI

Testimoni Tokoh Deklarator Gerakan Selamatkan NKRIFoto: Wisnu Prasetiyo
Jakarta – Sejumlah tokoh purnawirawan TNI, aktivis, serta politisi mendeklarasikan gerakan selamatkan NKRI. Mereka menghendaki nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dikembalikan.

Para tokoh ini mengadakan curah pendapat di Restoran Raden Bahari, Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015). Sejumlah tokoh hadir antara lain eks Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso, Hariman Siregar, Heppy Trenggono, Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Mayjen Purn Bambang Sumarno, Bambang Wiwoho, Mayjen Purn Prihanto Soemantri, Ramli Kamidin, dll.

Dalam paparannya, Djoko Santoso mengawalinya dengan menceritakan kondisi saat ini dengan semangat reformasi yang belum berjalan sesuai harapan. “Saat ini sebagaimana kita ketahui kita sedang menghadapi gelombang pasang era globalisasi, bersama dengan itu kita melakukan reformasi. Tetapi, kita harus akui secara jujur tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemimpin bangsa, mahasiswa yang mencetuskan dan menggelorakan reformasi bahwa reformasi belum berhasil sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan,” jelas Djoko Santoso.

Amandemen UUD 1945 dirasakan Djoko sebagai sesuatu yang salah dan telah mencederai sejarah
“Bangsa Indonesia telah mengamandemen uud 1945 sebanyak 4 kali dan finalnya pada 2002. Ternyata, amandemen yang dilakukan membawa ketidaksesuaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila. Banyak anak muda yang tidak mau dan tidak bangga dengan Pancasila. UUD 1945? Saya rasa pembukaannya pun jarang yang hafal,” lanjut Djoko mengungkapkan keresahannya.

Menurutnya, dalam mengenai konsepsi bernegara, Indonesia telah terterobos oleh faham lain, bangsa Indonesia telah terinfiltrasi paham baru, liberalisme baru yang semakin mencengkram masyarakatnya sendiri.

“Kapitalisme telah menyerap darah bangsa Indonesia, kita tidak bisa berdiri diatas kakinya sendiri. Atas dasar keadaan tersebut, kita butuh melakukan konsolidasi nasional, dengan menginventarisasi keberhasilan dan kekurangan kita selama ini,” lanjutnya

Menyelamatkan Indonesia menurut Djoko juga harus memahami sejarah dan mempelajari masa kini agar NKRI tetap bisa utuh “Kita dapat memproyeksikan masa depan dengan menggunakan evaluasi masa lalu dan masa kini sebagai pisir dan konstitusi cita cita bangsa sebagai pijera sehingga perjalanan bangsa kita tidak menyimpang,”tuturnya

Ia mengharapkan Indonesia benar-benar harus sembuh dan kembali ke khittahnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. “Kita harus mengembalikan konsepsi pertahanan negara Indonesia yang berdasarkan pancasila kata lain kembali ke UUD 1945. Kita harus merestorasi Amandemen UUD 1945 agar kehidupan bermasyarakat kembali kepada semula. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri,” katanya.

Suara senada disampaikan aktivis senior M. Hatta Taliwang. Menurutnya, masalah yang terjadi pada Indonesia saat ini bukan semata terletak pada kualitas figur pemimpin, tetapi lebih kepada sistem secara global, yang dinilainya masih jauh dari harapan.

“Kalau diibaratkan dengan mobil, sebagus apapun sopirnya, kalau mesinnya rusak sama saja. Indonesia ini masalahnya pada Mesin, AC, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hatta melihat indikasi-indikasi aneh telah terjadi di Indonesia, misalnya, tidak dikenal lagi Lembaga Tinggi Negara, MPR. Kemudian egosentrisme lembaga dinilainya sudah semakin mengental, sehingga yang terjadi adalah saling sikut satu sama lain. Kepentingan rakyatpun semakin lama semakin tergusur.

“MPR sebagai tempat mempertanggungjawabkan tugas di masa akhir jabatan tidak diperlukan, rakyat tidak tahu apa kerja mereka. MPR sebagai tempat bermusyawarah mufakat tertinggi sesuai nilai budaya Indonesia hilang digantikan dengan nilai voting wani piro,” ungkap Hatta berseloroh.

Selain itu, hilangnya GBHN, membuat negara tidak lagi bisa menjabarkan pesan konstitusi yang strategis, yang berevisi untuk membangun negara. Hal ini menurut Hatta, semakin menimbulkan beragam masalah dan berpotensi meledak kapanpun dan mungkin diselesaikan dengan hukum rimba.

“Musyawarah mufakat dianggap kuno dan kurang demokratis. Tanpa lembags tertinggi dan gbhn, semua negara memiliki kerajaan masing-masing dan kalau mereka memiliki masalah, mereka saling mengunci. Indonesia kehilangan Identitas,” keluhnya.

Di sela-sela pembicaraanya, Hatta juga menyoroti masalah pemilihan legislatif, yang menurutnya hanya sistem berkamuflasekan demokrasi karena pada akhirnya, semua kembali kepada kepentingan partai

“Pada saat pemilu legislatif, semua caleg bernyanyi tinggi gunung seribu janji. Lidah memang tidak bertulang, mereka dipilih langsung oleh rakyat tapi sampai Senayann yang dominan diperjuangkan adalah suara partai,” pungkas pimpinan Institut Ekonomi-Politik Soekarno-Hatta ini.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s